Pemerintah Kabupaten Badung, Bali, dikabarkan berencana terus melakukan perobohan dan pemangkasan menara BTS (Base Tranceiver System) milik operator seluler yang belum bersedia bergabung dengan PT Bali Tower Seluler, sebuah perusahaan yang ditunjuk Pemkab Badung untuk mengordinasi BTS-BTS milik operator. Akibat tindakan ini, pihak operator seluler pun berang.
Perusakan atau pemangkasan BTS akan terus dilakukan selama operator-operator itu tak mau bergabung dengan PT Bali Tower Seluler. “Ini sudah kebijakan Pemda, tak bisa ditawar-tawar lagi,” kata seorang petinggi di Pemkab Badung, Bali.
Menurut dia, Pemkab tidak akan memperpanjang izin operasi menara BTS. Makanya, jika ingin tetap eksis, para operator itu dipersilakan bergabung dengan PT Bali Tower Seluler.
Bali Tower merupakan perusahaan yang ditunjuk Pemkab Badung untuk mengordinasi BTS-BTS milik operator. Dari kerja sama inilah, Pemkab akan memperoleh bagi hasil uang sewa yang dibayar para operator tersebut. “Ini sesuatu yang wajar. Masa kami sebagai tuan rumah hanya jadi penonton,” kata sang pejabat.
Untuk melancarkan bisnis Bali Tower, 10 Agustus kemarin, Pemda kembali merusak 16 menara yang mengakibatkan tidak berfungsinya 88 BTS. Ini merupakan aksi perusakan kedua setelah yang pertama dilakukan 28 Desember tahun lalu.
Akibat tindakan ini, kontan saja para operator yang merasa bisnisnya terganggu menjadi mencak-mencak. Setelah PT Excelcomindo Pratama, Rabu lalu (19/8) giliran PT Telkomsel yang melaporkan ‘tindakan kriminal’ Pemkab Badung itu ke Polda Bali.
Entah, sudah sampai sejauh mana laporan itu ditanggapi polisi. Yang jelas, tindakan yang merugikan para pelanggan seluler itu juga mendapat sorotan dari para wakil rakyat di Senayan dan Departemen Komunikasi dan Informasi (Depkominfo). Dua pihak tersebut akan meminta Departemen Dalam Negeri (Depdagri) untuk menegur bawahannya.
Pembongkaran tower seluler tersebut memberikan dampak luas, terutama sektor ekonomi, termasuk kepentingan bisnis dan pengembangan pariwisata Bali yang sangat bergantung pada kelancaran akses komunikasi.
Kata saya:
Kalo benar seperti ini kok bikin bingung aja,
pemerintah (Depkominfo/Depdagri/Pemda) apa ga ada koordinasi,
baik dari segi pengaturan maupun bagian keuntungan?
Atau ada yang nggak puas lalu bertindak sendiri? Atau apa..???
Lah ini kok ribut pas udah kejadian di lapangan...???
Hhh...
Yang kena susahnya lagi-lagi konsumen, sinyal mati...
Kalo benar seperti ini kok bikin bingung aja,
pemerintah (Depkominfo/Depdagri/Pemda) apa ga ada koordinasi,
baik dari segi pengaturan maupun bagian keuntungan?
Atau ada yang nggak puas lalu bertindak sendiri? Atau apa..???
Lah ini kok ribut pas udah kejadian di lapangan...???
Hhh...
Yang kena susahnya lagi-lagi konsumen, sinyal mati...
Sumber: Inilah.com | Ilustrasi: Inilah.com
|
|
Translate
