Selain mendesak pemerintah melakukan pemerataan penempatan tenaga pengajar, beberapa anggota DPRD Provinsi Kalteng juga menjumpai para siswa SD di Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawarinngin Barat, terpaksa belajar di ruang WC."SD I Riam Durian, Kecamatan Kotawaringin Lama, mengalami kekurangan ruang kelas sehingga mempergunakan ruang WC sebagai tempat belajar untuk ruang kelas," kata Sekretaris Tim Reses Dapil III DPRD Provinsi Kalteng Kimin Erwan Subroto di Palangkaraya, Senin (17/8).
Para anggota DPRD tersebut menilai, temuan reses itu sangat memprihatinkan mengingat alokasi anggaran untuk bidang pendidikan di Kabupaten Kotawaringin Barat sejak APBD Tahun Anggaran 2007 sampai sekarang dialokasikan sebesar 20 persen. Terlebih lagi, Pemkab Kotawaringin Barat telah melaksanakan Program Sekolah Gratis dari tingkat TK sampai SLTA sejak 2007, yang hingga sekarang dinilai berjalan baik.
Kimin mengatakan, dana APBD Kotawaringin Barat untuk pendidikan sebagian masih dialokasikan untuk membantu siswa kurang mampu dengan besaran bervariasi. Setiap siswa kurang mampu di jenjang SLTP masing-masing mendapatkan Rp 10.000 per bulan atau Rp 120.000 per tahun, sedangkan untuk SLTA Rp 50.000 per bulan atau Rp 600.000 per siswa per tahun.
Sementara itu, terkait pelaksanaan operasional dana BOS di sekolah-sekolah, Kimin menilai telah berjalan dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan tidak adanya temuan tentang penyimpangan atau penyalahgunaan anggaran oleh kepala sekolah sesuai laporan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Barat.
Kata saya:
Begitu parahnya. Coba bandingkan dengan pengeluaran peserta pemilu pada saat kampanye kemaren, berapa banyak uang keluar untuk iklan kampanye.
Beginikah yang disebut bangsa yang sudah merdeka???
Begitu parahnya. Coba bandingkan dengan pengeluaran peserta pemilu pada saat kampanye kemaren, berapa banyak uang keluar untuk iklan kampanye.
Beginikah yang disebut bangsa yang sudah merdeka???
Sumber: Kompas.com | Ilustrasi: Kompas.com
|
|
Translate
